Pelabuhan Kering Cikarang Mulai Beroperasi Pada April
“Cikarang Dry Port (CDP) adalah yang pertama dari jenisnya di Indonesia dan diharapkan mulai beroperasi pada bulan April”, kata SD Darmono, Presiden Komisaris PT Cikarang Inland Port, perusahaan yang mengelola fasilitas tersebut.
Pengembangan CDP diperkirakan memakan biaya hingga lebih dari Rp 500 miliar dan akan dilakukan dalam beberapa tahap. Fase pertama adalah membangun 10 hektar area pelabuhan sebagai bagian dari rencana awal yang mencakup 70 hektar. Secara keseluruhan, pelabuhan akan mengambil hingga 150 hektar lahan, meliputi wilayah pelabuhan dan 80 hektar wilayah logistik.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam kunjungan kerja ke CDP mengatakan bahwa CDP akan memainkan peran yang sangat penting bagi bisnis ekspor-impor di Indonesia. Juga, ada tujuh kawasan industri di Cikarang yang memberikan kontribusi 60-65% dari total ekspor dan impor melalui pelabuhan Tanjung Priok.
Di Jababeka ada sekitar 2.500 perusahaan, termasuk Mattel, Unilever, Samsung, dan lainnya.
“Hingga saat ini, Tanjung Priok masih menjadi tujuan utama barang impor. Jika pelabuhan kering dapat mulai beroperasi pada bulan April, CDP dapat menjadi pelabuhan tujuan akhir. Ini akan membuat bisnis ekspor-impor lebih efisien”, kata Bambang.
Dia mengatakan bahwa Jababeka dan Pelabuhan Kering Cikarang akan menjadi model untuk penerapan zona ekonomi khusus, terutama dalam hal penanganan logistik.
CDP menggunakan dua moda transportasi, yaitu kereta api dan truk. Namun, kereta dari CDP masih belum dapat mencapai Tanjung Priok karena kereta api dari stasiun Pasoso ke Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, belum tersedia. Jadi logistik harus transit di stasiun Sungai Lagoa.
“Dari sana, itu akan terus ke Tanjung Priok menggunakan truk”, kata Noor Yusuf, Direktur CDP.
Bambang Susantono mengatakan bahwa hambatan utama pengembangan sistem jalan CDP ke Tanjung Priok adalah pembebasan lahan yang belum terselesaikan baik untuk kereta api maupun jalan yang menghubungkan Jababeka dengan jalan nasional, provinsi atau kabupaten. Pembebasan lahan yang belum selesai untuk jalur kereta api berada di area bukit 21 dan 22.
“Ada sekitar 40 keluarga yang masih tinggal di sana dan nilai akuisisi sekitar Rp 30 miliar”, kata Bambang.
Akses itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah Bekasi. Untuk itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mendesak pemerintah daerah Bekasi untuk segera menyediakan akses jalan yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan perekonomian Bekasi.
MoU yang ditandatangani pada tahun 2006 menyerukan Jababeka untuk menyediakan tanah, Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun gedung, Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan izin transportasi, dan akses jalan pemerintah daerah Bekasi.
“Jadi kami mengharapkan kereta kontainer dari Cikarang Dry Port (CDP) ke Stasiun Pasoso (Tanjung Priok) beroperasi tahun ini”, kata Bambang.
Dia menambahkan bahwa berdasarkan data dan laporan kemajuan, kereta api akan mulai beroperasi April mendatang. “Semua perlengkapan dan persiapan sudah siap, tetapi pemasangan proyek dan tempat tidur rel masih dalam proses”, katanya.
Dia mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah melihat kereta kontainer mengurangi beban jalan dan memfasilitasi aliran distribusi logistik.
“Jika kita memiliki kereta kontainer yang andal, beban di jalan kita akan berkurang,” katanya.